Pemerintah India akan menerbitkan obligasi hijau senilai INR160 milyar (USD1,93 milyar) yang bertujuan untuk mendanai infrastruktur hijau dalam negeri, seperti yang dilaporkan oleh Reuters pada tanggal 9 Januari. Ini adalah obligasi hijau pertama di India, yang akan dijual dalam dua lelang yang akan diadakan pada tanggal 25 Januari dan 9 Februari. Pada kedua lelang tersebut, Reverse Bank of India (RBI) akan menjual dua obligasi masing-masing senilai INR40 miliar (USD4,83 miliar), yang akan jatuh tempo dalam waktu lima tahun dan sepuluh tahun. Menurut kerangka kerja yang dirancang untuk obligasi hijau ini, hasil dari lelang ini terutama akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek tenaga surya, diikuti oleh proyek-proyek tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga air kecil. Karena masalah lingkungan, pemerintah telah mengecualikan pembangkit listrik tenaga air yang lebih besar dari 25 megawatt (MW), pembangkit listrik tenaga nuklir, dan proyek-proyek yang melibatkan bahan bakar fosil.
India merilis kerangka kerja obligasi hijau berdaulat pada bulan November 2022 dan membentuk Komite Kerja Keuangan Hijau untuk mengawasi penerbitan obligasi. Komite ini akan bertanggung jawab untuk memilih proyek-proyek, memastikan bahwa dana dicairkan dalam waktu 24 bulan setelah penerbitan obligasi, dan melaporkan dampak dari proyek-proyek tersebut. Pemerintah India juga berencana untuk menyewa peninjau eksternal dari pihak ketiga untuk memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kriteria kerangka kerja obligasi hijau setiap tahunnya. Upaya-upaya untuk mempromosikan infrastruktur hijau ini sejalan dengan ambisi India untuk menghasilkan 50% tenaga listrik dari sumber bahan bakar non-fosil pada tahun 2030, dan juga komitmennya untuk mengurangi intensitas emisi PDB sebesar 45% dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 2005.
Sumber: