Penentangan Pemerintahan Biden terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) telah memicu kontroversi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmennya terhadap ESG dan upaya-upaya keberlanjutan global. Meskipun peraturan tersebut secara luas dipandang penting untuk memerangi deforestasi, para pejabat penting AS, termasuk Menteri Perdagangan Gina Raimundo, Menteri Pertanian Tom Vilsack, dan Perwakilan Dagang Katherine Tai, telah mendesak Uni Eropa untuk menunda penerapannya. 

Sikap mereka sejalan dengan sebagian kecil produsen AS yang mengkhawatirkan dampak potensial terhadap ekspor kedelai dan sapi, meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa sebagian besar agribisnis AS akan mendapatkan manfaat dari EUDR. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah deforestasi yang terkait dengan komoditas utama seperti kedelai, sapi, kayu, kakao, karet, dan kopi, di mana ekspor AS ke Uni Eropa menunjukkan risiko deforestasi yang lebih kecil dibandingkan dengan negara lain, terutama Brasil. 

Para ahli berpendapat bahwa penundaan EUDR akan secara tidak adil menghukum perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi dalam praktik-praktik berkelanjutan dan melemahkan upaya-upaya global untuk melindungi hutan. Mengingat rendahnya risiko deforestasi dari ekspor kedelai dan sapi AS, peraturan tersebut dapat memperkuat posisi produsen Amerika di pasar Eropa. 

Bagi Pemerintahan Biden, mendukung EUDR akan selaras dengan tujuan lingkungannya dan meningkatkan reputasi AS sebagai pemimpin dalam pertanian berkelanjutan. Seiring dengan dorongan global untuk mencapai nol deforestasi, AS memiliki kesempatan untuk memimpin dengan memberi contoh, memastikan bahwa agribisnisnya berkembang pesat di era pengawasan ESG yang semakin meningkat. 

Sumber: 

https://news.mongabay.com/2024/08/biden-administration-mistakenly-seeks-delay-of-new-european-deforestation-regulation-commentary/ 

https://www.reuters.com/markets/commodities/united-states-asks-eu-delay-deforestation-law-letter-shows-2024-06-20/