Negara-negara anggota Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk mendukung usulan undang-undang yang mewajibkan perusahaan-perusahaan besar Uni Eropa untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan dalam rantai pasok mereka, seperti dilaporkan oleh Reuters pada 15 Maret. Sebanyak 17 duta besar dari 27 negara Uni Eropa mendukung undang-undang tersebut tanpa ada suara yang menentangnya, sehingga memungkinkan arahan uji tuntas keberlanjutan perusahaan (CSDDD) untuk melanjutkan ke pemungutan suara terakhir di Parlemen Eropa. Namun, undang-undang tersebut telah dikurangi secara signifikan dari proposal awal tahun 2022 yang berlaku untuk perusahaan dengan lebih dari 500 karyawan dan omset bersih sebesar EUR150 juta, dan sekarang menargetkan perusahaan dengan lebih dari 1.000 karyawan dan pendapatan lebih besar dari EUR450 juta. Kompromi yang dibuat sangat penting untuk akhirnya mendapatkan suara setuju dari Italia, yang ekonominya sebagian besar terdiri dari bisnis kecil yang mengalami kesulitan dalam menerapkan audit rantai pasokan.

Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022, CSDDD menetapkan kewajiban bagi perusahaan-perusahaan besar Uni Eropa untuk mengidentifikasi, menilai, mencegah, memitigasi, mengatasi, dan memperbaiki dampak negatif mereka terhadap manusia dan planet ini, meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh mitra hulu dan hilir mereka. Dewan dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara tentang CSDDD pada bulan Desember 2023. Namun, kesepakatan tersebut mengalami penundaan karena adanya keberatan dari beberapa negara anggota termasuk Italia dan Jerman. Jerman menyuarakan kekhawatiran bahwa undang-undang baru ini akan menyebabkan beban birokrasi yang berlebihan pada bisnis dan melemahkan daya saing mereka di pasar global. Undang-undang rantai pasokan yang direvisi akan berlaku untuk sekitar 5.400 perusahaan, tidak termasuk sekitar 70% perusahaan yang seharusnya dicakup oleh undang-undang tersebut.

Sumber:

https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/eu-envoys-clear-proposed-supply-chain-audit-law-belgian-presidency-says-2024-03-15/

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231205IPR15689/corporate-due-diligence-rules-agreed-to-safeguard-human-rights-and-environment

https://www.theguardian.com/world/2024/mar/15/eu-approves-watered-down-human-rights-and-supply-chain-law

https://www.globalwitness.org/en/press-releases/csddd-eu-countries-give-free-pass-two-thirds-companies/