Badan legislatif tertinggi Tiongkok, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, mengesahkan Undang-Undang tentang Kualitas dan Keamanan Produk Pertanian yang direvisi, sebagaimana dilaporkan oleh Caixin pada tanggal 4 September. Menurut undang-undang yang direvisi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023, departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan pedesaan dan pertanian serta otoritas pengawasan pasar harus bekerja sama untuk memastikan kualitas dan keamanan produk pertanian. Undang-undang yang diamandemen tersebut juga memperkuat hukuman atas tindakan ilegal. Berdasarkan undang-undang baru tersebut, penjualan produk pertanian yang mengandung pestisida atau obat hewan yang berlebihan akan dikenakan denda antara RMB50.000 dan 100.000 (USD7.190 dan 14.380) jika nilai produk tidak lebih dari RMB10.000 (USD1.438), atau denda antara sepuluh kali dan 20 kali nilai produk jika nilai produk melebihi RMB10.000. Standar hukuman di atas sesuai dengan Undang-Undang Keamanan Pangan.

Revisi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara undang-undang baru dan Undang-Undang Keamanan Pangan, untuk pengawasan yang lebih komprehensif dari semua tahapan yang terkait dengan keamanan pangan. Secara khusus, undang-undang baru tersebut mencakup petani dalam pengawasannya, yang menetapkan tanggung jawab perusahaan pertanian dan koperasi untuk kualitas dan keamanan produk pertanian. Karena semakin banyak produk pertanian yang dijual secara daring, undang-undang baru tersebut mengharuskan platform penjualan daring dan orang-orang yang terlibat dalam logistik rantai dingin untuk bertanggung jawab atas keamanan pangan. Menurut inspeksi acak oleh Administrasi Negara untuk Pengaturan Pasar (SAMR), 2.51% dari 2,37 juta batch produk makanan mengandung sampel di bawah standar pada 1H22, naik 0,17 poin persentase YoY.

Sumber:

https://www.caixin.com/2022-09-04/101935735.html

https://www.chinadaily.com.cn/a/202209/03/WS63129a1aa310fd2b29e75b8f.html

http://english.news.cn/20220902/71bf74eb861d4cfca26db2e8aefa2cfd/c.html