Parlemen Indonesia telah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi setelah melakukan diskusi selama lebih dari satu tahun, seperti yang dilaporkan oleh Reuters pada tanggal 20 September. Di bawah undang-undang baru ini, penanggung jawab data yang membocorkan atau menyalahgunakan informasi pribadi dapat terancam hukuman hingga lima tahun penjara. Selain itu, individu yang memalsukan data pribadi untuk mendapatkan keuntungan juga dapat menghadapi hukuman hingga enam tahun penjara. Selain itu, denda perusahaan untuk pelanggaran data dapat mencapai 21 triliun rupiah dari pendapatan tahunan perusahaan. Aset perusahaan berpotensi diambil atau dilelang jika melanggar hukum.

Menurut undang-undang yang baru, untuk mengakses informasi seperti nama, jenis kelamin, dan riwayat medis seseorang, penangan data harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang tersebut dan mencapai kesepakatan dengan orang tersebut mengenai penggunaan data dan langkah-langkah pertanggungjawaban. Individu memiliki hak untuk mencabut otorisasi mereka dan mendapatkan kompensasi atas pelanggaran apa pun. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, Indonesia telah mulai mengambil tindakan hukuman terhadap perusahaan-perusahaan internet yang beroperasi di negara ini tetapi tidak terdaftar secara resmi di platform registrasi pemerintah Indonesia. Hingga bulan Juli, 8.276 bisnis internet telah terdaftar di platform tersebut.

Sumber:

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-parliament-passes-long-awaited-data-protection-bill-2022-09-20/

https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20220913-1312506

https://www.sohu.com/a/554369771_120081461

http://ds.china.com.cn/web/slds/detail2_2022_07/28/3526704.html

https://www.secrss.com/articles/45526

https://www.dny123.com/thread-13861.htm