Undang-undang Netralitas Karbon dan Pertumbuhan Hijau untuk Perubahan Iklim Korea Selatan mulai berlaku pada tanggal 25 Maret, seperti yang dilaporkan oleh Sina News pada tanggal 28 Maret. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 dan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 40% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2018. Korea Selatan bergabung dengan Kanada, Perancis, dan Inggris sebagai negara ke-14 yang berkomitmen terhadap netralitas karbon. Pemerintah Korea Selatan telah mengoperasikan sebuah dana sejak Januari tahun ini untuk mendapatkan sumber daya keuangan yang penting dan berharap untuk menghabiskan KRW2,4 triliun (USD1,98 miliar) tahun ini untuk membantu pengurangan emisi gas rumah kaca, pembangunan ekosistem industri rendah karbon, dan sebagainya.

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan target netralitas karbon untuk tahun 2050 pada bulan Desember 2020. Pada bulan Mei 2021, pemerintah membentuk Komisi Netralitas Karbon 2050 untuk memperjelas target dan langkah-langkah terkait. Kemudian pada bulan Oktober, komite tersebut memutuskan untuk meningkatkan target jangka menengah netralitas karbon menjadi 40% pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2018, naik dari 26,3%. Negara ini menetapkan peta jalan untuk mencapai netralitas karbon pada akhir tahun 2021. Korea Selatan bermaksud untuk menonaktifkan 24 pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah tua pada tahun 2034 dan menghentikan semua pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2050. Pemerintah juga bermaksud untuk meningkatkan investasi dalam proyek-proyek netral karbon dan mendorong bisnis swasta untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 2025, pemerintah memperkirakan investasi sebesar KRW94 triliun (USD77,61 miliar) di sektor ini.

Sumber:

https://finance.sina.com.cn/esg/zcxs/2022-03-28/doc-imcwiwss8227552.shtml

http://intl.ce.cn/sjjj/qy/202203/28/t20220328_37438395.shtml

https://m.energytrend.cn/news/20210910-98435.html