Produsen kosmetik Jepang Shiseido [4911:JP] merilis Kebijakan Pengadaan Grup baru, yang memperluas persyaratan pengadaan yang bertanggung jawab bagi pemasok di area keberlanjutan utama termasuk lingkungan dan hak asasi manusia, sebagaimana dilaporkan oleh ESG Today pada tanggal 15 Februari. Kebijakan baru tersebut menguraikan serangkaian kriteria yang harus diikuti oleh pemasok, yang mencakup larangan diskriminasi, pelecehan, kekerasan, kerja paksa, perdagangan manusia, pekerja anak, dan penyediaan lingkungan kerja yang aman dan fasilitas yang sehat. Selain itu, kebijakan tersebut mencakup standar perlindungan lingkungan dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan limbah, konservasi sumber daya, daur ulang, dan pencegahan polusi.

Langkah itu dilakukan di tengah rencana pemerintah Jepang untuk menyusun pedoman untuk uji tuntas hak asasi manusia paling cepat musim panas ini, dalam sebuah langkah untuk membantu perusahaan mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasokan mereka. Pedoman yang direncanakan akan memberikan praktik terbaik untuk menyelidiki potensi pelanggaran hak dan prinsip-prinsip untuk mengevaluasi risiko. Di bawah pedoman tersebut, perusahaan akan disarankan untuk meminta pemasok mereka untuk mengambil tindakan korektif jika ada kasus kerja paksa, jika tidak, mereka harus mengakhiri kolaborasi dengan pemasok ini. Pada tanggal 14 Februari, produsen minuman Jepang Kirin Holdings [2503:JP] mengumumkan akan menarik diri dari bisnisnya di Myanmar dan membatalkan usaha patungannya dengan mitra yang terkait dengan militer, karena situasi hak asasi manusia di negara itu telah memburuk sejak tahun lalu.

Sumber:

https://www.esgtoday.com/cosmetics-giant-shiseido-unveils-sustainability-requirements-for-suppliers/

https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-to-set-human-rights-guidelines-for-companies

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Kirin-makes-painful-decision-to-exit-Myanmar-over-human-rights