Para investor global terkemuka telah mendesak Jepang untuk mengatasi ketidaksesuaian antara standar pengungkapan keberlanjutan yang diusulkannya dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (International Sustainability Standards Board/ISSB). Menurut Environmental Finance, umpan balik dari konsultasi baru-baru ini oleh Dewan Standar Keberlanjutan Jepang (SSBJ) menyoroti bahwa ketidakkonsistenan ini dapat menghalangi pemahaman tentang dampak keuangan yang terkait dengan risiko dan peluang keberlanjutan. 

Investor terkemuka seperti Norges Bank Investment Management (NBIM), Legal & General Investment Management (LGIM), dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) telah menyuarakan keprihatinan mereka dalam konsultasi tersebut. Meskipun standar Jepang sebagian besar selaras dengan ISSB, beberapa ketentuan tertentu mungkin membingungkan para pemangku kepentingan. Sebagai contoh, NBIM menunjukkan perbedaan periode pelaporan untuk pengungkapan keberlanjutan dan keuangan, dan University Pension Plan of Ontario (UPP) mencatat tidak adanya bagian penting mengenai materialitas dampak dari standar IFRS S1 ISSB. 

LGIM menekankan perlunya memasukkan bagian-bagian yang dihilangkan ini untuk memberikan konteks yang jelas bagi perusahaan agar dapat menyelaraskan pelaporan mereka dengan persyaratan ISSB. Mereka juga merekomendasikan pengungkapan wajib dalam bahasa Inggris untuk perusahaan yang terdaftar di Pasar Perdana Bursa Efek Tokyo untuk menarik modal internasional dan menyarankan agar perusahaan melaporkan posisi material terkait iklim. 

GFANZ mendesak SSBJ dan regulator nasional untuk memasukkan panduan dari kemitraan ISSB dengan Gugus Tugas Rencana Transisi ke dalam kerangka kerja pengungkapan informasi di Jepang. Organisasi nirlaba ClientEarth menyerukan agar standar tersebut mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menyelaraskan diri dengan skenario 1,5°C dan mengungkapkan rencana transisi yang kredibel. 

Sebaliknya, T Rowe Price mengadvokasi penerapan standar-standar ini secara lebih bertahap, terutama bagi perusahaan yang telah terlibat dalam pengungkapan SASB dan TCFD. Mereka mengusulkan adanya pelabuhan yang aman (safe harbour) untuk estimasi yang terkait dengan emisi GRK Cakupan 3 guna melindungi perusahaan dari potensi masalah hukum yang timbul dari pengungkapan yang tidak akurat. 

Umpan balik ini menggarisbawahi konsensus yang luas tentang perlunya Jepang menyempurnakan standar pelaporan keberlanjutannya agar lebih selaras dengan praktik global. Meningkatkan transparansi dalam cara perusahaan mengelola dan melaporkan kegiatan terkait keberlanjutan mereka sangat penting untuk mencapai konsistensi dan kejelasan dalam pengungkapan LST. 

Dengan mengatasi ketidaksesuaian ini, Jepang dapat memastikan bahwa standar keberlanjutannya sesuai dengan harapan internasional, sehingga menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar di antara para investor dan pemangku kepentingan global. 

Sumber: 

https://fintech.global/2024/08/05/investors-urge-japan-to-harmonise-disclosure-standards-with-global-issb-norms/ 

https://www.responsible-investor.com/gri-urges-japan-to-adopt-double-materiality-approach-in-sustainability-standards/