Asosiasi Pemilik Kapal Jerman (VDR) telah mendesak pemerintah Jerman untuk memberlakukan undang-undang guna mengintegrasikan sektor pelayaran ke dalam sistem perdagangan emisi Uni Eropa (EU ETS), sebagaimana dilaporkan oleh Reuters pada tanggal 12 Maret. VDR mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengubah perjanjian UE tahun 2022, yang mengharuskan pemilik kapal untuk membayar emisi mereka dengan membeli kredit karbon UE, menjadi undang-undang nasional. Direktur pelaksana VDR, Martin Kroeger, mengatakan bahwa operasi sektor pelayaran bergantung pada kepastian perencanaan dan mempertahankan kondisi persaingan yang seragam secara global. Ia juga menekankan perlunya menerapkan mekanisme penetapan harga emisi yang selaras dengan standar internasional, atau pemilik kapal mungkin harus membayar dua kali untuk emisi yang sama.

Pada bulan November 2022, UE setuju untuk menambahkan pelayaran ke pasar karbonnya, memperluas cakupannya di luar sektor energi dan industri manufaktur. Pencantuman ini bertujuan untuk memaksa perusahaan pelayaran untuk mengeksplorasi metode dekarbonisasi, seperti bahan bakar yang kurang berpolusi atau teknologi penangkapan karbon. Berdasarkan aturan UE yang disetujui pada tahun 2023, perusahaan pelayaran diharuskan untuk memantau, melaporkan, dan membayar emisi dari semua kapal besar dengan tonase kotor 5.000 atau lebih. Mulai tahun 2024, mereka perlu mengimbangi 40% emisi mereka dengan tunjangan emisi EU ETS, naik menjadi 70% pada tahun 2025, dan 100% pada tahun 2026. Sebagai bagian dari pengaturan ETS, para anggota parlemen UE telah sepakat untuk mengalokasikan hasil dari penjualan 20 juta izin karbon UE untuk inisiatif yang bertujuan mengurangi emisi di sektor maritim.

Sumber:

https://www.reuters.com/sustainability/german-shipowners-want-clarity-berlin-carbon-trading-2024-03-12/

https://www.reuters.com/business/cop/eu-strikes-deal-make-ships-pay-their-carbon-emissions-2022-11-30/

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/reducing-emissions-shipping-sector_en